Per 1 Maret 2019, Pemko Jambi Kampanyekan Pembatasan Penggunan Kantong Plastik

Mawardi Tombang
Selasa, 26 Februari 2019 10:16:12
Wakil Walikota Jambi Maulana

KANALSUMATERA.com - Untuk menjaga lingkungan yang bersih, Pemerintah Kota Jambi mulai mengampanyekan pembatasan penggunaan kantong plastik terhitung 1 Maret 2019. Pemerintah Kota Jambi akan mengambil tindakan tegas bagi Supermarket dan Mall yang masih menyediakan kantong plastik.

Langkah Pemerintah Kota Jambi ini mengacu kepada peraturan yang sudah diatur melalui Perda maupun Perwal tentang sampah dan penggunaan kantong plastik. Pemerintah juga mulai tegas memberi sanksi terhadap pihak yang membuang sampah sambarangan. Bahkan pemberian sanksi terhadap pihak yang membuang sampah sembarangan menjadi contoh daerah lain di Indonesia.

Wawako Jambi Maulana menjelaskan bahwa sampah plastik sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Untuk itu Pemkot Jambi terus melakukan upaya agar masyarakat selalu peduli dalam pembatasan penggunaan kantong plastik serta tidak membuang sampah sembarangan.

“Sampah plastik ini sangat berbahaya. Baru bisa hancur setelah ratusan tahun. Kalau masuk ke drainase, bisa tersumbat dan menyebabkan banjir. Kalau hanyut ke sungai atau laut, jadi mikroplastik, dimakan oleh ikan, lalu ikannya dimakan oleh kita bisa menyebabkan kanker. Jika dimakan ibu hamil, anaknya bisa stunting atau kerdil,” katanya.

Maulana juga mengatakan bahwa dirinya juga telah mengikuti HPSN pada 21 Januari lalu di Jakarta.

Menurutnya,dari kegiatan tersebut ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui instruksi presiden. “Ada beberapa poin yang merupakan instruksi presiden dan kita Pemkot Jambi sudah melakukannya,”ujarnya.

Beberapa poin tersebut di antaranya adalah pembatasan penggunaan kantong plastik baik dalam jangka panjang maupun pendek. Mendidik anak agar membangun budaya peduli dengan lingkungan serta menjaga danau, sungai atau laut di sekitar dari sampah.


Lainnya
Lantik PCCN Pekanbaru, Firdaus Minta  Kembangkan Ekonomi Kreatif di Masa Pandemi
Lantik PCCN Pekanbaru, Firdaus Minta  Kembangkan Ekonomi Kreatif di Masa Pandemi
Minum Teh Terlalu Panas Bisa Sebabkan Kanker Tenggoroka
Mengenal Muslim Pigmi di Kamerun, Salah Satu Penghuni T
Ini Ancaman Penyakit yang Diderita Jika Bekerja Malam
Global
Kuba Diembargo AS, BKSAP DPR Desak Kemenlu Beri Dukungan Diplomatik di Forum Internasional
Kuba Diembargo AS, BKSAP DPR Desak Kemenlu Beri Dukungan Diplomatik di Forum Internasional
China  Bangun 'Hong Kong' Baru Tak Jauh dari Indonesia
Tenda Haji di Mina Siap, Menhaj Klaim Hemat Rp 180 M
Leisure
Masyarakat Ingin Libur ke Rupat Utara Terpantau Meningkat
Masyarakat Ingin Libur ke Rupat Utara Terpantau Meningkat
Pengelola Wisata De Kotoz Audiensi dengan Bupati Kampar
Kementerian Pariwisata Luncurkan Karisma Event Nusantar
Ekonomi
LAZ MHC Raih Opini WTP 2025, Perkuat Langkah Bersama Direktur Baru dan Momentum Ramadhan 2026
LAZ MHC Raih Opini WTP 2025, Perkuat Langkah Bersama Direktur Baru dan Momentum Ramadhan 2026
Anggota DPR Hendry Munief Dorong Sektor Ekraf Dapat Aks
Industri Halal Indonesia di 2025 Tumbuh 6,2 Persen: Q1
Pendidikan
Komisi X DPR ke Unri, Karmila Sari: Jalur Penerimaan Mahasiswa harus Ditata Ulang
Komisi X DPR ke Unri, Karmila Sari: Jalur Penerimaan Mahasiswa harus Ditata Ulang
FORMA KIP-Kuliah UIN Suska Riau Audiensi dengan Sekda R
FORMA KIP-Kuliah UIN Suska Riau Audiensi dengan Kadispo
Fokus Redaksi
Soal Ujian SD di Solok Dinilai Lecehkan Nabi Muhammad, Polisi Periksa Semua Pihak
Soal Ujian SD di Solok Dinilai Lecehkan Nabi Muhammad, Polisi Periksa Semua Pihak
Pedagang Makanan dan Obat Ilegal di Situs Online Ogah C
Lahan Terbakar di Bintan Hanguskan Rumah Sekcam dan Men
Hoax or Not
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Banyak Pelaku Terorisme Berasal dari Sumbar dan Sumsel,
Soal Penelantaran Kakek Bernama Abdul Jalil di Medan, I
Hukum
“Semprot” Perusahaan di Pelalawan Usai Insiden Kerja, DPRD: K3 itu wajib, Bukan Pilihan!
“Semprot” Perusahaan di Pelalawan Usai Insiden Kerja, DPRD: K3 itu wajib, Bukan Pilihan!
Respon Laporan Masyarakat, Satpol PP Kampar Turun Ke lo
Bupati Kampar Fasilitasi Penyelesaian Konflik Desa Koto