Pasien DBD Tetap Keluar Biaya Meski Ditanggung BPJS, Ini Rinciannya
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Demam berdarah dengue (DBD) bukan hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga dapat memberikan tekanan finansial bagi keluarga pasien. Bahkan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan belum sepenuhnya menghilangkan pengeluaran dari kantong pribadi. Sabtu (19/09/2026).
Temuan tersebut menunjukkan bahwa biaya yang muncul selama pasien menjalani perawatan dengue tidak seluruhnya berkaitan dengan tindakan medis. Keluarga juga harus menanggung berbagai kebutuhan lain, seperti transportasi, konsumsi, akomodasi pendamping, hingga kehilangan pendapatan akibat tidak dapat bekerja.
Studi yang dipresentasikan dalam Asia Dengue Summit ke-9 di Singapura pada Juni 2026 memperkirakan beban ekonomi dengue di Indonesia mencapai USD 550,9 juta atau hampir Rp9 triliun sepanjang 2024. Beban tersebut mencakup pembiayaan kesehatan, pengeluaran rumah tangga, serta dampak terhadap produktivitas.
Baca: T. Nurheryani Ahmad Yuzar Resmi Pimpin YJI Kampar 2026–2031, Perkuat Edukasi Kesehatan Jantung
Besarnya dampak dengue juga tercermin dari lebih dari 2 juta kunjungan rawat inap yang berkaitan dengan penyakit tersebut.
Peserta BPJS Masih Mengeluarkan Biaya Mandiri
Baca: Dinkes Kampar Perkuat Validasi Data Promkes dan UKS, Dorong Program Kesehatan Tepat Sasaran
Penelitian Center for Health Financing Policy and Insurance Management (Pusat KPMAK) Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan peserta JKN masih menghadapi pengeluaran tambahan ketika mengalami dengue.
Pada 2024, biaya medis langsung pasien dengue yang tercakup JKN diperkirakan mencapai sekitar Rp3 triliun. Namun, terdapat beban lain sekitar Rp3,5 triliun yang masih harus ditanggung pasien dan keluarga.
Peneliti senior UGM, Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt., MBA., M.Kes., menjelaskan bahwa kepesertaan JKN belum sepenuhnya menghilangkan beban ekonomi di tingkat rumah tangga.
Baca: Denpasar Gelar 3 Program Kesehatan Gratis Oktober 2026, Ini Cara Mengaksesnya
“JKN belum menghapus beban ekonomi di tingkat rumah tangga,” ujar Diah.
Menurut penelitian tersebut, pasien dengue yang tercakup JKN masih mengeluarkan biaya mandiri rata-rata sekitar Rp1,09 juta hingga Rp1,33 juta untuk setiap episode dengue.
Baca: Kemendukbangga/BKKBN RI dan Komisi IX DPR RI Ajak Masyarakat Kampar Melek Isu Keluarga dan Stunting
Sementara itu, pasien yang tidak memiliki asuransi menghadapi pengeluaran yang lebih tinggi, yakni sekitar Rp4,27 juta hingga Rp5,60 juta per episode.
Biaya Nonmedis Ikut Membebani Keluarga
Pengeluaran tambahan tersebut tidak selalu berupa biaya pengobatan. Transportasi menuju fasilitas kesehatan, kebutuhan konsumsi, tempat tinggal atau akomodasi bagi anggota keluarga yang mendampingi pasien, serta hilangnya penghasilan selama masa perawatan turut menjadi komponen beban ekonomi.
Baca: Momentum Hari Asuransi ke-20, AAUI Cabang Pekanbaru Gelar Bakti Sosial Donor Darah
Kondisi tersebut dapat terasa lebih berat bagi keluarga dengan pendapatan terbatas. Satu episode dengue berpotensi menyerap sebagian besar pengeluaran rumah tangga dalam satu bulan.
Karena itu, pencegahan dengue tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi risiko munculnya beban finansial akibat perawatan.
Baca: Cicak Sering Muncul di Rumah? Ini 4 Kondisi yang Jadi Penyebabnya
Pencegahan Dengue Perlu Diperkuat
Upaya pengendalian dengue selama ini tidak hanya dilakukan melalui pemberantasan sarang nyamuk dengan gerakan 3M Plus dan pemantauan jentik melalui Jumantik.
Pendekatan yang lebih terintegrasi juga mencakup penguatan surveilans, deteksi dini, teknologi Wolbachia, tata laksana klinis, serta vaksinasi.
Baca: Sering Diabaikan, Pola Makan Ini Bisa Tingkatkan Risiko Kerusakan Ginjal
Studi analisis efektivitas biaya dari Center for Child Health (CCHPRO) UGM memproyeksikan vaksinasi dengue pada anak usia sekolah berpotensi mencegah sekitar 1,1 juta hingga 1,3 juta DALY selama 20 tahun.
Dengan demikian, pengendalian dengue tidak hanya berhubungan dengan penurunan angka kesakitan, tetapi juga berkaitan dengan upaya mengurangi dampak ekonomi yang harus ditanggung keluarga dan sistem kesehatan. (SM)
